Jokowi Atasi Inflasi, Perlu Komunikasi Rutin Pusat-Daerah
23 Mei 2014 | 14:00
NEFOSNEWS, Jakarta - Jokowi ternyata mampu mempesona para menteri. Di depan sejumlah menteri, capres ini bicara tentang penanganan yang dia lakukan terkait inflasi daerah.
"Pengalaman yang kita lihat di lapangan, hanya masalah komunikasi antara pusat dengan gubernur dan wali kota. Komunikasi ini harus rutin setiap bulan," ujar Jokowi, di hadapan ratusan peserta Rakornas V Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2014, di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2014).
Dalam kapasitas Gubernur DKI Jakarta, Jokowi diundang berbicara mengenai ihwal pembangunan, khususnya yang berkait dengan inflasi di daerah. Rakornas dihadiri oleh Gamawan Fauzi (Menteri Dalam Negeri), Chatib Basri (Menteri Keuangan), Chairul Tanjung (Menteri Perekonomian), dan Agus Martowardojo (Gubernur Bank Indonesia).
Komunikasi, menurut Capres Jokowi, adalah masalah utama di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Komunikasi antar pusat dengan daerah selama ini, dinilai mantan wali kota Solo ini sangat kurang. Sehingga, berimbas pada stabilitas harga di tiap daerah. Padahal jika bisa dilakukan komunikasi rutin sebulan sekali, semua masalah terkait inflasi bisa segera diantisipasi.
Jokowi yang kali ini mengenakan batik lengan panjang bercorak cokelat, dengan mantap berbicara di depan podium. Saat dia berbicara tentang pengurangan jumlah impor, banyak peserta rakornas yang berdecak kagum. Terutama ketika Jokowi menyebut Pemrov DKI Jakarta telah bekerja sama dengan Pemrov Sulawesi Selatan, Lampung dan NTT.
"Kemarin saya main ke Sulsel, ada surplus beras 2,6 juta ton. Detik itu juga, saya tanda tangan dengan Gubernur Sulsel dan berasnya langsung dikirim ke Jakarta. Ketakutan saya, jika tidak distok dari Sulsel, nanti diisi beras impor. Saya ingin mencegahnya. Walaupun saat beras sudah datang, Jakarta masih ngutang. Di Lampung juga buah dan sayur melimpah. Untuk apa kita impor," beber Jokowi, sebagaimana diberitakan metrotvnews.com, pada Rabu (21/5/2014).
Mendengar itu, Gamawan Fauzi tampak serius sambil menopangkan tangan di dagunya. Sementara Chairul Tanjung terlihat mengangguk-angguk sembari tersenyum.
Menanggapi langkah yang telah ditempuh Jokowi dalam kapasitasnya selaku Gubernur DKI Jakarta, Gamawan mengatakan, kerja sama antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan itu harus ditiru oleh provinsi dan daerah lainnya.
"Kerja sama yang dilakukan Pak Jokowi kemarin dengan Pemprov Sulsel bagus sekali. Jakarta kekurangan beras, Sulsel kelebihan beras. Memang harus seperti itu. Satu daerah kekurangan, namun ada satu daerah yang kelebihan. Saling melengkapi," papar Gamawan.
Sementara untuk memudahkan kerjasama antardaerah, lanjut Jokowi, dibutuhkan infrastruktur laut yang memadai. Seperti pembangunan tol laut di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jokowi mengatakan, pengembangan tol laut antar pulau ini bertujuan agar biaya kirim lebih murah.
"Harus dibangun biar biaya kirim murah. Masa biaya kirim dari Jawa ke Eropa lebih murah daripada ke Papua? Di Belawan, di Papua, ada deep-sea port. Tiap hari ada kapal besar (yang bisa dimanfaatkan). Saya yakin harga semen di Jawa Rp 50 ribu, (nanti) di Papua juga (bisa) sama. Biar keadilan merata. Kemudian di NTT, 40 ribu sapi bisa sebenarnya sekali angkut. Tapi (kapasitas) kapal kita, cuma 200 (sapi) sekali angkut," tutur Jokowi menjelaskan konsep pembangunan dan pengembangan tol laut.
Pada kesempatan yang sama, Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, menilai pokok-pokok pemikiran Jokowi ini patut untuk diimplementasikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. "Saya setuju dengan pemikiran Pak Jokowi, agar harga di Jawa sama di Papua," katanya. (dpy)
Caption Foto: Jokowi (antarafoto)
